REDYNEWS.COM, Rohil- Indonesia hari ini adalah raksasa media sosial. Data 2026 mencatat lebih dari 167 juta penduduk Indonesia aktif di berbagai platform, dari TikTok, Facebook, YouTube hingga Instagram. Hampir tidak ada ruang tanpa gawai, tidak ada warung kopi tanpa perdebatan soal viral.
Secara kuantitas, kita berhasil. Pemerintah dan industri telekomunikasi berhasil membawa internet hingga ke pelosok. Namun, secara kualitas, kita harus jujur mengakui: literasi publik kita gagal.
Kegagalan itu terlihat jelas dari cara kita bermedia sosial. Kita baru diajarkan cara membuka aplikasi, tapi tidak pernah diajarkan cara membuka pikiran.
Masyarakat kita sangat mahir dalam tiga hal: membuat status, menulis komentar, dan memviralkan sesuatu. Namun, kita sangat lemah dalam tiga hal yang lebih penting: menyaring sebelum berbagi, membedakan fakta dan opini, serta menjaga etika dalam berdialektika.
Ambil contoh paling nyata hari ini, isu penyadapan dan ijazah palsu. Ketika media merilis rekaman percakapan dugaan penyadapan atau foto ijazah yang diduga palsu, kolom komentar YouTube dan Facebook langsung menjadi pengadilan liar. Ada yang langsung menghakimi tanpa bukti forensik, ada yang langsung membela mati-matian tanpa membaca dokumen. Padahal, kebenaran soal penyadapan butuh uji digital forensik, kebenaran ijazah palsu butuh verifikasi kampus dan pembuktian hukum, bukan sekadar cocoklogi di kolom komentar.
Di satu sisi ada kelompok yang naif, mudah percaya pada setiap potongan video dan foto editan. Di sisi lain ada kelompok yang sinis, menganggap semua isu ini hanya pengalihan isu politik. Kedua kutub ini adalah dua wajah dari kegagalan literasi yang sama.
Mengapa ini terjadi?
Pertama, program literasi digital kita masih bersifat seremonial. Banyak seminar, banyak spanduk, banyak sertifikat, tapi tidak menyentuh cara berpikir kritis sejak ia di bangku sekolah.
Kedua, kita kalah oleh algoritma. Platform media sosial didesain untuk memicu emosi, bukan edukasi. Konten yang marah-marah, yang menuduh ijazah palsu, yang membocorkan rekaman penyadapan tanpa konteks, jauh lebih cepat viral daripada konten yang mendidik dan menunggu fakta hukum.
Ketiga, keteladanan dari tokoh publik sangat minim. Ketika buzzer, selebgram, bahkan pejabat ikut menyebarkan potongan rekaman dan foto ijazah tanpa verifikasi demi like dan engagement, publik akhirnya kehilangan kompas kebenaran.
Lalu apa solusinya? Wartawan tidak cukup hanya menjadi penyampai berita, wartawan harus meningkatkan kinerja menjadi guru literasi.
Tugas kita bukan lagi sekadar menulis "siapa yang disadap dan ijazah siapa yang palsu", tapi menjelaskan "bagaimana cara memverifikasi rekaman itu, bagaimana mekanisme cek keabsahan ijazah di PDDikti, dan apa konsekuensi hukumnya". Kita harus menulis dengan bahasa warung kopi, bukan bahasa birokrasi istana, agar pesan sampai ke akar rumput. Dan kita harus melawan hoax dengan kecepatan yang sama dengan hoax itu menyebar.
Jika tidak, maka Indonesia akan terus menjadi negara yang paling rame di media sosial, tapi paling sepi dalam pemahaman.
Dan itu adalah darurat yang sesungguhnya.
Opini, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Rokan Hilir
