Rohil - Redynews.com, Peredaran narkotika di Indonesia hingga penghujung 2026 menunjukkan grafik yang tidak pernah surut. Hampir setiap hari, ruang publik disuguhi berita penangkapan bandar, penyitaan barang bukti dalam jumlah besar, dan rilis foto tersangka dengan tangan terborgol.
Aparat Kepolisian bersama jajaran di bawahnya terus bergerak, menyusun strategi, membaca pola dan gerak-gerik bandar maupun kurir yang kian licin dalam beraksi. Kerja-kerja penindakan itu patut diapresiasi.
Namun, di balik gencarnya pemberitaan tersebut, literasi publik di kanal-kanal digital seperti YouTube,media online,fb ,tiktok, memunculkan dialektika yang menarik. Komentar warganet terbelah, ada yang memberikan apresiasi positif, namun tidak sedikit yang melontarkan nada skeptis dan negatif.
Skeptisisme itu berakar pada sejarah panjang narkotika di Indonesia. Sejak lama, Indonesia dipandang sebagai pasar yang sangat strategis bagi jaringan narkoba internasional. Hingga tahun 2026, bisnis haram ini justru terlihat semakin subur, menjamur, bahkan menembus hingga ke pelosok desa yang paling terpencil.
Dampaknya jauh lebih mengerikan dari sekadar kriminalitas. Narkoba secara sistematis membunuh generasi penerus bangsa, mewariskan ketergantungan, merusak nalar, dan melahirkan generasi muda yang kehilangan kemandirian, masih menggantungkan hidup pada orang tua.
Maka pertanyaan fundamentalnya adalah: Apakah para penegak hukum telah melaksanakan kewajibannya secara paripurna?
Publik pun bertanya dengan nada yang sama: Mengapa berita penangkapan terus ada, tetapi peredaran tidak pernah berhenti?
Jika yang ditangkap hanya kurir dan pemakai, sementara aktor intelektual dan bandar besar tetap kebal hukum, maka penangkapan hanyalah sebuah siklus tanpa ujung, sebuah pertunjukan penindakan yang tidak menyentuh akar masalah.
Pemberantasan narkoba tidak cukup dengan memamerkan borgol dan barang bukti, tetapi harus berani memotong mata rantai modal, memiskinkan bandar, dan menutup ruang bagi siapa pun yang menjadi backing dari bisnis kematian ini.
Beribu-ribu orang yang ditangkap dalam kasus narkoba, pada akhirnya hanya merongrong anggaran negara .Setiap pelaku yang diadili harus dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Faktanya, kapasitas Lapas di tiap-tiap daerah sudah tidak memungkinkan lagi, overkapasitas hingga 300 persen. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, kini berubah menjadi pasar gelap baru dan sekolah kejahatan lanjutan.
Kebijakan pemerintah kemudian dipaksa melakukan pemerhatian sosial dengan membangun Lapas baru dan merenovasi blok-blok tahanan para pelaku kejahatan. Hal ini jelas memakan anggaran negara dengan modal yang fantastis, triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan untuk rakyat.
Lalu, di mana letak efek jera bagi para pelaku kejahatan itu?
Mereka ditangkap, diberi makan gratis oleh negara, dibina dengan uang rakyat, tidur di bangunan yang dibangun dari pajak rakyat, setelah bebas, sebagian dari mereka kembali menjadi bandar dengan jaringan yang lebih besar yang didapatnya dari dalam Lapas.
Inilah ironi terbesar: rakyat yang dirusak generasinya oleh narkoba, rakyat pula yang harus membayar biaya hidup para perusak itu di dalam penjara.
Jika hukum hanya berhenti di borgol dan foto rilis, tanpa keberanian memiskinkan bandar, merampas asetnya, dan menghukum mati para pengedar yang dengan sengaja membunuh masa depan bangsa, maka selama itu pula kita hanya memelihara lingkaran setan yang dibiayai oleh APBN.
Narkoba bukan lagi sekadar kejahatan, ia adalah penghianatan terhadap bangsa," tutup M.ritonga
