REDYNEWS.COM, Kampar - Di tengah hiruk pikuknya polemik dugaan ketidakmerataan alokasi anggaran publikasi media serta isu nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat dan awak media hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak pemangku jabatan, khususnya Bupati Kampar.
Ketidakjelasan ini semakin memicu tanda tanya besar di tengah publik, Minggu (25/10).
Masyarakat yang berharap adanya transparansi dan kejelasan justru dihadapkan pada sikap bungkam para pengambil kebijakan. Berbagai pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui jalur resmi, seakan belum mendapat tanggapan yang memuaskan.
Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kampar, Mardianto, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap kepemimpinan pemerintah daerah saat ini.
"Sebagai seorang pemimpin, seharusnya peka terhadap suara masyarakat. Jangan biarkan suara sumbang di tengah masyarakat terus berkembang tanpa berani memberikan penjelasan. Semakin lama diabaikan, semakin besar keraguan yang tumbuh di kalangan publik," tegas Mardianto.
Menurut Mardianto, sikap bungkam Bupati Kampar itu bukan lagi bentuk kesibukan, melainkan bentuk ketidakberanian menghadapi rakyatnya sendiri.
"Keberanian menjawab pertanyaan rakyat bukanlah kelemahan, melainkan wujud tanggung jawab moral seorang pemimpin. Kalau Bupati takut menjawab, berarti ada hal yang sengaja ditutup-tutupi. Pemimpin kok takut sama rakyat sendiri," tegas Mardianto dengan nada geram.
Lebih lanjut ia menegaskan, ketidakjelasan yang terus berlanjut justru memperkuat dugaan bahwa ada hal-hal yang sengaja disembunyikan dari publik.
"Anggaran publikasi media itu uang rakyat, bukan uang pribadi Bupati. Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa harus bungkam? Kenapa harus menghindar? Jawab saja secara terbuka, transparan dan akuntabel. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," ujar Mardianto.
Mardianto juga menyoroti gaya kepemimpinan Bupati Kampar yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan bawahannya.
"Di saat PPPK Paruh Waktu menangis karena gaji belum cair, Bupati dan Sekda enak-enak di Jakarta. Di saat media bertanya soal anggaran, Bupati bungkam. Ini pemimpin macam apa? Pemimpin yang hanya berani bicara saat pencitraan, tapi menghilang saat rakyat butuh jawaban," ujar Mardianto.
Kata sumber yang enggan disebutkan namanya, yang merupakan salah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, juga membenarkan sikap bungkam tersebut.
"Kami sudah bertanya baik-baik, tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya diam. Kami tidak tahu anggaran itu kemana, siapa yang dapat, siapa yang tidak. Semua ditutup-tutupi," kata sumber.
Sumber meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, serta menelusuri asal-usul rumah mewah yang sedang dibangun di Jalan Sisingamangaraja, di samping Cafe Sunny, Bangkinang Kota.
"Bupati bungkam, Sekda rangkap jabatan, PPPK menangis, anggaran media ditutup, rumah mewah dibangun, merupakan satu paket persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk turun ke Kabupaten Kampar," pungkas sumber.
**
