REDYNEWS.COM, BANDA ACEH — Aktivis HAM Aceh, Razali alias Nyakli Maop, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi perhatian terhadap sejumlah persoalan yang menurutnya tengah dihadapi masyarakat Aceh, mulai dari penanganan bencana, bantuan sosial, pemberantasan judi online, minimnya lapangan kerja hingga persoalan upah pekerja.
Nyakli Maop menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak dasar dan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan meminta adanya perhatian internasional terhadap kondisi Aceh apabila pemerintah dinilai belum mampu memberikan penyelesaian yang dianggap adil oleh masyarakat.
Salah satu sorotan Nyakli berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Aceh. Ia mempertanyakan kebijakan mengenai bantuan dari pihak luar negeri dan menilai keterbatasan dukungan dapat berdampak terhadap proses pemulihan infrastruktur, termasuk jembatan dan lahan persawahan yang terdampak bencana.
Selain persoalan bencana, Nyakli juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait penghentian atau penahanan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.
Persoalan tersebut memang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. ANTARA sebelumnya melaporkan sekitar 50 KK penerima PKH dan bantuan sembako di Aceh Jaya dikeluarkan dari data penerima setelah verifikasi Kemensos melalui PPATK. Pada September 2026, Kemensos juga menyatakan menahan sementara penyaluran PKH dan Program Sembako tahap III bagi lebih dari 1.400 KPM secara nasional yang terindikasi terkait transaksi judi online, sambil melakukan pendalaman data.
Namun, Nyakli meminta pemerintah memastikan mekanisme verifikasi dilakukan secara akurat agar masyarakat yang benar-benar berhak tidak kehilangan bantuan hanya karena persoalan data atau aktivitas anggota keluarga lainnya.
Ia juga mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan judi online dari sumbernya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui penghentian bansos, tetapi juga harus diikuti upaya serius untuk memutus akses masyarakat terhadap jaringan dan platform judi online.
Lapangan Kerja dan Upah Jadi Sorotan
Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan lapangan kerja. Nyakli menilai Aceh memiliki sumber daya alam dan bahan baku yang cukup beragam, tetapi belum sepenuhnya diolah menjadi industri yang mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
Ia mempertanyakan mengapa pengembangan industri berbasis bahan baku lokal belum menjadi prioritas yang kuat, seperti industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong investasi serta industri pengolahan yang transparan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia juga menyinggung adanya persepsi di masyarakat bahwa sejumlah sektor usaha atau industri strategis hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pernyataan tersebut perlu dibuktikan melalui data dan mekanisme pemeriksaan yang terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Nyakli juga mengkritik praktik pemberian upah rendah kepada pekerja tertentu di lingkungan pemerintahan Aceh. Ia menyebut terdapat pekerja yang menurutnya menerima sekitar Rp300 ribu hingga Rp900 ribu per bulan meski bekerja hingga delapan jam sehari.
Ia meminta pemerintah membuka data mengenai status tenaga kerja, jenis pekerjaan, dasar pengupahan, jam kerja, serta sumber anggaran agar publik dapat mengetahui apakah pembayaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Minta Pemerintah Hadir untuk Rakyat
Nyakli menegaskan bahwa pembangunan Aceh menurutnya tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan perlindungan, pekerjaan, penghasilan layak dan kepastian hidup bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membuka ruang dialog dengan masyarakat, aktivis HAM, pekerja, korban bencana serta kelompok masyarakat miskin untuk membahas berbagai persoalan tersebut secara terbuka.
Desakan kepada PBB, menurut Nyakli, merupakan bentuk seruan agar persoalan yang dianggap menyangkut hak masyarakat Aceh mendapat perhatian lebih luas.
Sementara itu, berbagai tudingan dan penilaian yang disampaikan Nyakli merupakan pandangan serta kritik dari pihaknya. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi, terutama terkait kebijakan bantuan bencana, mekanisme verifikasi bansos, pemberantasan judi online, data tenaga kerja, serta sistem pengupahan di Aceh.(***)
