Ada Apa Dengan Pabrik PKS KAi2 wartawan dilarang untuk Masuk Dan konfirmasi

 Redynews.com Dengan dibatasi liputan awak media, ada apa dengan pabrik kelapa sawit kai2 (PT.KAMPARINDO AGRO INDUSTRI.2) di desa muara peta...

 Redynews.com

Dengan dibatasi liputan awak media, ada apa dengan pabrik kelapa sawit kai2 (PT.KAMPARINDO AGRO INDUSTRI.2) di desa muara petai, kecamatan pucuk rantau, wilayah hukum Polsek kuantan mudik, kabupaten kuantan Singingi-Riau, diduga banyak yang harus dibahas di pabrik tersebut.

Pada hari Jumat 18-03-2023, awak media turun menindaklanjuti informasi yang pernah disampaikan pada tanggal (01-03-2023) oleh salah satu tokoh pemuda juga salah satu warga masyarakat yang tidak mau disebut nama, menyampaikan:

ia, bosnya itu Pak Ginting Dan harusnya banyak dugaan yang harus dibahas di pabrik itu, kalau Pak kadesnya Pak yurnalis, ini dulu satu desa sebelum pemekaran (muara petai) di sini muara tiu, di sana muara petai.

Sedangkan informasi PKS Kai 2 tersebut diduga pernah disomasi.

Saat awak media turun menindaklanjuti pada Jumat 18-03-2023, setibanya di PKS Kai 2, menjumpai ruangan pos security dan seakan-akan awak media dibatasi, tidak boleh menjumpai tim pelaksana/pengelola kegiatan pabrik tersebut, karena Pak humas tidak ada atau karena tanpa izin Pak humas.

Awak media ke rumah Pak kades Yurnalis, menyampaikan hal ini dan Pak kades bilang tak harus bermitra, namanya media, kontrol sosial.

Jika seperti itu tulis saja beritanya, kalau tidak tahu nama dan Dandru nya, tulis saja (Dandru) kalau yang satu itu namanya (Paman), biar heboh sekalian Kuansing ini'ujar Pak kades.

Malam itu Pak kades memberi nomor kontak telepon Pak iyar (Humas) dan media konfirmasi langsung dan menjelaskan:

Awak yang datang di PKS Kai 2, sebagai profesi jurnalis, ingin meliput, akan tetapi seakan-akan dibatasi oleh security.

Pak Humas"oh ya tadi pun sudah ditelepon saya, meliput apanya, iyalah nanti kalau terjadi apa-apa di dalam siapa yang bertanggung jawab.

Kalau mau bersilaturahmi dengan saya kapan ada waktu, dan lagi bukan harusnya saya yang melengkapi, baiknya ke dinas perijinan saja, nggak mungkin pabrik beroperasi kalau izinnya nggak lengkap.

Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008, untuk keterbukaan informasi publik, sedangkan yang dimaksud pada undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999:

Menghalang-halangi tugas pers, sama artinya menghalangi tugas negara, dan dapat dipidana 2 tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

Sebagaimana diamanahkan pada pasal 3 ayat (1) undang-undang pers, jelas kontrol sosial.

Dan fungsi kontrol sosial: amanat undang-undang pers, juga semua pihak, baik pemerintah, keamanan, penegak hukum, bahkan masyarakat umum.

Dan sampai dilayangkan berita ini, belum ada lagi kabar dari Pak iyar humas ataupun waktu buat jumpa awak media..!

Penulis:athia