Tidak Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dugaan Konfirmasi Gugatan Kawasan Hutan, Halim dan Oknum Yayasan Riau Madani Blokir No. HP Media Pers.

Redynews.com, Kuantan Singingi,- Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU No. 14 Tahun 2008 Diduga tidak berfungsi di Kabupaten Kuantan Singing...

Redynews.com, Kuantan Singingi,- Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU No. 14 Tahun 2008 Diduga tidak berfungsi di Kabupaten Kuantan Singingi, kali ini awak media Pers melakukan konfirmasi Dugaan Gugatan Oknum Yayasan Riau Madani terhadap Halim yang dulu pernah menjabat Wakil Bupati (Wabup) Kuantan Singingi (Kuansing) dan DPRD. 

Halim yang sering di sebut aliang oleh masyarakat pada saat konfirmasi awak media pers terkait perkara Dugaan Gugatan menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan lindung Bukit Batabuh yang terbit dimedia publik Gaungriau.com, 28 Setember 2016 yang lalu, terkait ini awak media Pers sudah berulang kali konfirmasi namun tidak ada tanggapan dan penjelasan dan tidak sama sekali direspon, malahan No. Hp Oknum media Pers di blokir alias Dugaan Bungkam.

Dalam isi berita media Publik Gaungriau.com yang diperoleh oleh awak media Pers, Yaitu Dugaan pemberitaan dalam Sidang yang digelar di PN Rengat Rabu 28 September 2016 Halim dinyatakan Dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai serta merubah fungsi dan Dugaan peruntukan kawasan hutan lindung Bukit Batabuh di Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Dugaan menjadi perkebunan kelapa sawit milik pribadi seluas 180 hektar.

Untuk memperoleh informasi yang jelas, awak media juga konfirmasi Oknum Yayasan Riau Madani melalui pesan whatsapp, Pada saat konfirmasi oleh awak media pers terkait Dugaan sampai sejauh mana berjalan gugatan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Didesa Cengar yaitu perubahan fungsi oleh Halim dengan mengirimkan sebuah berita Gaungriau.com.

Mirisnya konfirmasi ini dilakukan, bermula ucapan Asalamualaikum pada beberapa menit No. Hp Media Pers akhirnya juga diblokir, sehingga media publik menilai Dugaan ada perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga membuat publik yang butuh informasi merasa dirugikan.

Tindak lanjuti pemberitaan ini, kita sebut namanya Yudi mantan LSM menyampaikan terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU No. 14 Tahun 2008 " Seharusnya seorang pejabat dan lembaga harus memberikan informasi yang terbuka, apalagi ini berkaitan dengan negara. Apakah media itu musuh bagi mereka..? Jika tidak bersalah mengapa mesti takut menghadapinya dan berkomunikasi dengan baik untuk kepentingan Media Publik," Ujar Yudi.

"Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Kalau takut di konfirmasi media publik, LSM dan lain sebagainya tidak usah jadi pejabat, Masayarakat dan Publik butuh informasi," Tutupnya Yudi seorang mantan LSM kepada awak media.(Sugianto)