Redynews.com, Riau — Sepandai pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga.Perumpamaan tersebut cocok disematkan pada Korwildik Siak H...
Redynews.com, Riau — Sepandai pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga.Perumpamaan tersebut cocok disematkan pada Korwildik Siak Hulu kabupaten Kampar Propinsi Riau.
Bagaimana tidak,satu persatu dugaan penyalahgunaan kekuasan yang dilakukan MU mulai muncul kepermukan.
Setelah dihebohkan dengan mark up kegiatan workshop para guru,kini muncul lagi dugaan pungli yang dilakukan MU kepada pihak sekolah.
Tidak mengherankan jika dugaan timbunan dosa MU mencuat kepermukaan.
Semua dikarenakan telah habisnya kesabaran pihak sekolah dalam melayani tingkah laku Mu yang diduga suka menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
Korwildik Siak Hulu diduga memanfaatkan jabatannya guna menekan para kepala sekolah agar mau membayar uang takut dari hasil dana BOS.Pihak sekolah diminta menyetor sejumlah uang yang bervariasi tergantung dengan banyak sedikitnya murid.
Seluruh sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMP baik negeri maupun swasta harus memberikan sejumlah uang sebagai bentuk patuh pada MU.
Seharusnya sebagai kordinator dari para pendidik,MU paham betapa pentingnya dana BOS demi kemajuan sekolah dan para murid.
Namun yang terjadi MU mencoba memperoleh keuntungan dari dana bos hanya karena dirinya adalah korwildik.Jadi MU seakan akan bukan koordinator bagi pendidikan tapi koordinator dari uang yang diterima sekolah.Pihak sekolah harus patuh pada dirinya.
Sejumlah Kepsek dan guru yang tidak mau disebut namanya kepada wartawan, Jum’at (16/6/2023) membeberkan bahwa setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mereka diminta harus memberi uang setoran kepada Korwildik Siak Hulu berinisial MU.Hal ini telah cukup lama ditanggung pihak sekolah”
Menurut mereka, “upeti” yang disetorkan banyaknya bervariasi, melihat jumlah siswa. Jika jumlah siswa di sekolah banyak, maka harus banyak juga “upetinya”, begitu pula sebaliknya.
“Semua Kepsek harus setor, baik melalui transfer ataupun Korwil datang sendiri.
Bila korwil berhalangan datang, ada orang suruhannya berinisial HER untuk mengutip. Kalau ada teman-teman Kepsek yang tak berani mengungkap penindasan Korwil terhadap mereka, itu karena mereka merasa takut dan selalu diintimidasi dengan alasan perintah dari Disdikpora Kampar,” ucap salah seorang Kepsek.
Sesuatu yang cukup mengkuatirkan.Jika seorang Koorwil pendidik memaksa harus memberi setoran.Bahkan setoran bisa dilakukan melalui tranfers seperti penyaluran dana bos kesekolah.
Mungkin MU merasa bahwa uang yang ada dikepala sekolah adalah uang cuma cuma yang bisa dibagi bagi dan dihambur hamburkan.
Ironinya lagi MU seakan akan punya jasa penagih hutang melalui HER.Sebab HER adalah perpanjangan tangan MU untuk mengumpulkan setoran kepada pihak sekolah.
HER adalah dept collector milik MU yang akan menagih pihak sekolah jika telat membayar atau mentranfers.
Kelakuan MU tidak cuma berhenti disitu saja.Setelah dugaan 2 dosa diatas masih ada dugaan timbunan dosa lainnya.Hal ini diungkapkan oleh salah seorang guru yang ingin mengurus sertifikasi.
“Kami selalu merasa dibawah tekanan MU.Setiap mengurus sertifikasi kami harus kerogoh kocek sebesar 170.000 Rupiah, Sudah gajian atau tidak duit tersebut harus ada jika ingin masalah sertifikasi tuntas.
Karena memang sangat perlu maka terpaksa uang tersebut harus dicarikan.Jika tidak jangan harap bisa mengurus sertifikasi.”
“Padahal dari informasi yang kami peroleh biaya sertifikasi gratis.Tapi semua teman teman guru yang ingin mengurus sertifikasi selalu dikenakan biaya.Hampir semua sekolah diperlakukan sama.
Seharusnya korwil kasihan melihat kami para penerima tunjangan ini.Bukankah selaku korwil beliau paham bahwa gaji tunjangan guru tidak seberapa,terutama bagi mereka yang telah meminjam kebank dengan menggadai SK.
Kekuasaan selaku Korwildik benar benar dimanfaatkan MU agar bisa mengumpulkan pundi pundi melimpah.
Mungkin MU paham bahwa jabatan korwil bukanlah jabatan yang abadi.Jadi mumpung jadi korwil mesti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
Miris sungguh apa yang dilakukan oleh Korwil kepada pihak sekolah.Tapi itu masih belum cukup.
Sebab biaya blanko yang gratis juga sebagai celah bagi MU untuk bisa memperoleh keuntungan baginya.MU menetapkan blanko ijazah gratis menjadi sebayak 5000 per siswa kepada pihak sekolah.Mau tak mau beban tersebut harus ditanggung oleh para siswa.
Memang nilai rupiahnya tidak seberapa,namun dengan banyaknya siswa dan sekolah maka dana yang terkumpul cukuplah untuk menambah lumbung pendapatan MU.
Informasi informasi negatif tentang Mu coba untuk diklarifikasi oleh pihak media.Awak media menghubungi Mu melalui nomor HP pribadi.
Bukannya mencoba menjelaskan duduk persoalan,MU malahan memblokir nomor HP awak media.
Sungguh sebuah etika tidak pantas dari seorang koordinator para pendidik anak anak bangsa.
Saat ini banyak pihak sekolah meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kampar dapat bersikap bijak dalam memandang persoalan ini.
Demi kemajuan pendidikan di Kampar pihak sekolah berharap agar korwildik Siak Hulu bisa segera dicopot dan diganti.Dengan begitu diharapkan kedepan wajah pendidikan Kampar bisa makin berseri.**
Sumber : Lintas kriminal
.jpg)
COMMENTS