Redynews.com, Masyarakat Kampar Kiri Hilir menduga bahwa maraknya Mafia tanah dan pengrusakan hutan dikampar kiri hilir karena ada dukunga...
Redynews.com, Masyarakat Kampar Kiri Hilir menduga bahwa maraknya Mafia tanah dan pengrusakan hutan dikampar kiri hilir karena ada dukungan dan backup dari beberapa oknum .Salah seorang yang diduga turut memuluskan perbuatan Mafia tersebut adalah D .Sebab Wilayah kawasan hutan Mantulik dan Bangun Sari,jadi saat oknum D menjabat kepala persoalan mafia tanah dan pengrusakan kawasan hutan merajalela dan terkesan dibiarkan.
Informasi ini diperoleh dari anggota Kelompok Tani saat awak media mendatangi Kawasan hutan yang ada di Kampar kiri.Menurut anggota tersebut kawasan hutan ini telah kami urus perizinannya untuk kelompok tani bernama Hutan Bersatu Abadi Jaya.Bahkan kelompok tani tersebut telah terdaftar di kementerian DLHK dengan nama ketua Hanafi.
"Ketua kami telah beberapa tahun lalu mengurus izin di Kementrian DLHK.Saat ini kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya telah terdaftar dan kami juga sedang menunggu keluarnya izin untuk mengelola hutan tersebut.Sebagai masyarakat yang taat hukum dan aturan kami masih terus menunggu izin pengelolaan tersebut dikeluarkan oleh Kementrian.Apalagi kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya beranggotakan warga asli dan tempatan Kampar Kiri Hilir yang juga didukung oleh Ninik Mamak Kampar Kiri Hilir,"ujarnya.
"Kelompok tani kami sudah memiliki dokumen dokumen lengkap.Bahkan Fakta integritas sudah ada dimiliki oleh kelompok tani termasuk seluruh surat surat dari Bupati Kampar.Jadi tidak ada lagi dokumen yang tidak dimiliki,"tambahnya.
Awak media kemudian mencoba menanyakan soal kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau melalui Polisi kehutanan Riau.Saat awak media mempertanyakan soal kelompok tani Hutan Bersatu Abadi Jaya pada Agus Suryoko menjelaskan memang telah terdaftar.
"Kelompok tani Hutan Abadi bersatu Jaya Abadi memang telah terdaftar di Kementrian DLHK.Saat ini mereka sedang menunggu perizinan untuk pengelolaan kawasan hutan.Mereka telah resmi secara administrasi,"ujar Agus.
"Jika memang ada konflik dan orang orang yang menganggu maka sebaiknya laporkan pada penegak hukum.Agar semua konflik bisa diselesaikan,"tambahnya.
Adanya oknum berinsial D yang turut memperkeruh masalah dikawasan hutan ini juga disuarakan oleh salah seorang pengurus kelompok tani.
"Sebenarnya diduga konflik baru muncul setelah oknum D ikut bermain dikawasan hutan Kampar Kiri Hilir.Oknum D ini diduga memberikan restu pada orang orang untuk melakukan kegiatan mafia tanah dikawasan hutan.Para mafia tersebut diduga telah melakukan penjualan tanah dengan membuat SKGR Fiktif.Bahkan kuat dugaan oknum DLHK berinsial menikmati hasil dari kawasan hutan termasuk penjualan buah sawit curian di Kawasan hutan.Makanya oknum D berani pasang badan untuk semua masalah dan konflik yang ada disini."
"Kelakuan Oknum D tidak hanya sampai disitu saja.Berbagai upaya dilakukan oleh oknum D agar izin untuk kelompok tani bisa dipersulit dan ditunda.Bahkan oknum D tidak segan segan menyampaikan info info menyesatkan soal kelompok tani pada DLHK.Tujuannya agar para mafia bisa menguasai kawasan hutan tersebut dalam waktu yang lama.Oknum D seakan akan ingin menciptakan konflik antara mafia dan masyarakat.Bahkan tujuan dari oknum D ini nampak nyata sebab sudah korban berjatuhan dari masyarakat Mantulik dan Bangun Sari,"tambahnya.
"Apa yang dilakukan oleh oknum D ini juga seperti mendapat restu dari Kadis DLHK Riau berinisial MM.Kadis DLHK tidak pernah merespon segala laporan masyarakat tentang mafia tanah dan pengrusakan kawasan hutan.Salah satu laporan soal adanya alat berat yang merusak kawasan hutan hanya diabaikan oleh DLHK.Mungkin karena alat berat tersebut diduga milik Oknum pengacara berinsial AR yang juga orang sekampung dengan Kadis DLHK."
"Alat berat ini telah berbulan bulan bekerja melakukan pengrusakan pada kawasan hutan.Mereka pun tak luput melakukan pengrusakan kebun masyarakat.Ironinya DLHK Riau seperti tutup mata dan tidak melakukan apa apa.DLHK seperti merestui perbuatan yang telah melanggar aturan dan hukum".
Saat dilakukan konfirmasi permasalahan tersebut melalui Whatsapp pribadi oknum D dan Kadis DLHK terkesan hanya bungkam.Konfirmasi yang dilayangkan awak media hanya dibaca tanpa ada memberikan jawaban.Apa yang dilakukan oleh DLHK seperti mengamini informasi yang disampaikan masyarakat,termasuk bahwa DLHK menikmati materi dari para mafia tersebut.
Tulisan : wentina
.jpg)
COMMENTS